Oleh: trieelangsutajaya2008 | Agustus 5, 2008

Guru Hanya Tukang Mengajar

oleh: Trimo (Dosen FIP IKIP PGRI Semarang)

Pada pekan ini, lembaga pendidikan formal disibukkan oleh urusan evaluasi, yang di telinga masyarakat lebih akrab dengan istilah testing. Secara ideal, testing dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi pelajaran yang diberikan guru sesuai dengan target kurikulum yang dibebankan. Karenanya, muncul istilah tes formatif, sumatif, diagnostik dan penempatan.

Tes formatif merupakan tes yang diberikan guru setiap akhir pokok bahasan materi pelajaran, sedang tes sumatif merupakan gong dari penilaian berbagai pokok bahasan, yang diadakan setiap akhir catur wulan. Sementara tes diagnostik berorientasi pada upaya guru untuk mengungkap kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Jika tes yang diberikan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan dan karakteristik individualnya maka tes yang tepat adalah tes penempatan.

Fokus dari uraian ini adalah penyelenggaraan tes sumatif yang secara signifikan perlu mendapat perhatian, lantaran format dan pelaksanaannya cenderung monopoli sentralistik. Pada sebuah rentang tingkat suatu sekolah (SD, SLTP dan SMU), terkontaminasi menjadi 3 catur wulan. Hal itu berarti setiap sekolah perlu mengadakan tes sumatif selama 3 kali. Lantas, berbagai pertanyaan muncul secara implisit dan eksplisit: Sudahkah tes sumatif yang selama ini diadakan sudah bisa mewakili kepentingan, kebutuhan dan kreatifitas anak secara makro? Format penyelenggaraan yang kerap kali diborong (dijadikan bisnis) apakah sudah menjadi tolok ukur bahwa sekolah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan tes secara mandiri? Lantas, paradigma apa yang perlu dikembangkan untuk mendesain penyelenggaraan tes sumatif agar sekolah mempunyai otonomi luas dalam pengembangan kreatifitas menuju peningkatan kompotensi guru?

Tukang Mengajar

Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan cermin dari penindasan hak yang selama ini tidak dirasakan pendidik. Bahkan secara ironis, pendidik merasa lega dan tidak terbebani oleh pelaksanaan tes sumatif. Oleh karena itu ada sebuah sinyalemen yang berkembang bahwa pendidik hanya menjadi “tukang mengajar” bukan “pendesain kegiatan belajar mengajar”.

Sebagai “tukang” pendidik hanya bekerja dengan format dan pola klasik yang cenderung monoton yaitu mengajar dan menilai dalam terminologi tes formatif saja. Itu artinya pendidik seperti tidak mempunyai kewajiban untuk mendesain format dan gambaran ideal dari sebuah penilaian tes sumatif. Akan berbeda jika peran pendidik menjadi pendesain kegiatan belajar mengajar. Ia (baca: pendidik) akan secara total dan komprehensif akan bekerja dengan pola sesuai dengan tingkat kreatifitas dan kejelian pendidik dalam mengembangkan seperangkat kurikulum.

Teknik penilaian sumatif akan menjadi menarik sekali bagi pendidik ketika fungsi otoritas baik pribadi maupun lembaga sekolah diberikan sepenuhnya untuk menyelenggarakan tes sumatif secara mandiri dengan berpedoman pada kurikulum. Bukan dikelola oleh sebuah “kelompok” tertentu, seperti format dan pola yang lazim dipakai oleh kalangan SD di mana tes sumatif cawu I dikelola oleh Gugus Sekolah (gabungan beberapa SD), catur wulan II (Depdiknas Kecamatan) dan catur wulan III (Depdiknas Kabupaten/Kotamadya).

Format lama yang akhirnya menjadi pola abadi itu secara umum memang merupakan produk dari perjalanan sejarah pendidikan kita tempo dulu. Padahal sekarang kita berada dalam sebuah era yang memerlukan adalanya sumbang pikir. Ketika kita bertahan dengan format lama maka kita juga hanya bisa bertahan. Bertahan menjadi seorang “tukang mengajar” yang hanya menyiapkan peserta didik menjadi “robot” dan bertahan sekedar menyelamatkan sebuah kerancuan pola yang tanpa sadar telah merampas otoritas dan legalitas professional.

Target Kurikulum

Secara jujur sebetulnya kerancuan pola tes sumatif harus sudah dirasakan pendidik ketika sebagai seorang manager tiba-tiba mendapati peserta didiknya tidak optimal dalam memenuhi produk yang diharapkan. Bahkan tidak jarang pendidik tidak habis pikir ketika mengetahui soal-soal yang ada dalam tes sumatif belum sempat dibahas secara detail. Akan lebih parah lagi ketika pendidik hanya terpukau dalam kegelisahannya sementara ia mengerti bahwa soal-soal tes sumatif yang dikerjakan peserta didiknya akan lebih bermutu jika ia sendiri yang mendesainnya.

Kondisi ironis penyelenggaraan tes sumatif lantaran tidak adanya satu garis lurus yang saling berhubungan antara guru dan siswa didasari atas target dan beban kurikulum. Sistem penyelenggaraan pendidikan di negara kita sangat sarat akan muatan kognitif saja yang membawa dampak bagi pendidik untuk bekerja “borongan”. Peserta didik selalu dijejali materi dengan metode drill agar target kurikulum terselesaikan. Ironisnya lagi, beban tersebut mau tidak mau harus “mutlak” dilaksanakan oleh pendidik, padahal kondisi masing-masing daerah sangat berbeda sekali.

Perbedaan kondisi daerah inilah yang seharusnya dijadikan bahan renungan agar formatif tes sumatif diberikan sepenuhnya kepada pendidik di masing-masing sekolah. Hal ini cukup beralasan lantaran pendidik di suatu sekolahlah yang mengetahui batas kemampuan anak terhadap seperangkat target kurikulum yang dibebankan. Bukan pendidik di sekolah lain, apalagi orang-orang di belakang meja. Karakteristik dan kebutuhan yang diharapkan oleh peserta didik sangatlah majemuk sekali. Karenanya pengembalian otoritas penyusunan tes sumatif akan menghidupkan kembali kebekuan alam berpikir pendidik sehingga akan lebih kreatif dalam mengevaluasi materi pelajaran yang disaratkan.

Pemikiran ini sekaligus menjadikan tantangan bagi sekolah untuk menyiapkan sejak dini akan adanya sebuah kata “otonomi” yang juga terkesan dipaksakan. Sedang bagi Depdiknas, format ini akan menjadikan lembaga tersebut independen dan sekaligus menepis anggapan bahwa tes sumatif bukan merupakan lahan bisnis.

Otonomi Sekolah

Gambaran format ini setidaknya akan menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri kita. Menurut hemat saya, untuk mencapai pada kondisi ideal di mana otonomi sekolah (khususnya perihal tes sumatif) menjadi kebutuhan primer ada beberapa hal yang patut untuk dikaji dan dianalisa. Pertama, perampingan kurikulum yang lebih dilandasi pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik, bukan target. Ada baiknya sekolah diberi keleluasaan untuk memilih berbagai alternatif pokok bahasan yang disajikan pemerintah, dengan pengelompokkan wajib dan pilihan. Wajib dalam arti materi itu harus diajarkan lantaran merupakan pondasi menuju ke tingkat pemahaman selanjutnya, sedangkan pilihan lebih mengacu pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Kedua, uji tolok ukur yang dimaksudkan untuk menyiapkan gambaran ideal yang diharapkan mampu dimiliki peserta didik ketika menyelesaikan suatu materi pelajaran. Dalam pengertian sederhana, paling tidak ada perolehan minimal yang disaratkan atas proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tolok ukur keberhasilan inilah yang nantinya akan memberi warna pluralitas kemajemukan pendidikan di negara kita. Majemuk dalam pengertian format pendidikan kita akan kaya berbagai variasi materi yang dilegalkan oleh pemerintah.

Ketiga, uji otoritas yang berkaitan dengan kemampuan personal pendidik dan sekolah untuk mendesain segala bentuk kegiatan belajar mengajar secara makro. Lebih spesifik lagi otoritas penyelenggaraan tes sumatif yang merupakan titik kulminasi dari serangkaian perjalanan yang ditempuh peserta didik.

Keempat, uji pengawasan yang lebih dekat dengan peran Depdiknas dalam mengarahkan penyelenggaran otonomi tes sumatif agar soal-soal yang dirumuskan pendidik dapat reliabel (diakui kebenarannya), sahih (valid) dan praktis. Selebihnya legalitas dari Depdiknas sangat diperlukan guna meningkatkembangkan kompetensi guru yang meliputi personal, profesional dan kemasyarakatan.

Ada pepatah Jawa, “Jer Basuki Mawa Bea” barangkali itulah yang terjadi jika otonomi penyelenggaraan tes sumatif disentralkan ke sekolah. Oleh karena itu kemampuan sekolah dalam penyelenggaraan tes sumatif juga memerlukan pemikiran baik moril dan materiil. Sejarah membuktikan, tidak ada suatu keberhasilan diraih secara tiba-tiba namun memerlukan proses dan dimensi waktu yang panjang. Kesungguhan dan kecermatan pendidik dalam menumbuhkembangkan potensi peserta didik akan menelorkan postur anak-anak bangsa yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan di negeri ini.

(Dimuat di Tabloid Inspirator, Maret 2001)


Responses

  1. otonomi sekolah memang perlu dilaksanakan karena setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda – beda. Disini maksudnya kemampuan pada setiap wilayah sangat berbeda. Misalnya saja antara daerah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan antara dua wilayah ini sangat jelas. Sekolah – sekolah yang ada diperkotaan kebanyakan mempunyai fasilitas yang lebih memadai dibanding dengan yang di pedesaan. Padahal kita tahu bahwa fasilitas juga salah satu faktor yang mendukung kemajuan SDM. Ironis dengan yang di desa, banyak sekali sekolah – sekolah yang masih minim fasilitas. Memang benar ada orang mengatakan ” wong ndeso kui katrok – katrok”. Nah, mungkin kekatrokan itu disebabkan karena kurangnya fasilitas yang memadai seperti asingnya kata teknologi di telinga mereka. Namun, apakah kita tidak berpikir lebih jauh lagi? pertama,kalau tonomi sekolah dilaksanakan, menurut saya malah justru akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia. Bayangkan saja, bila setiap sekolah membuat soal – soal sendiri maka dapat dipastikan masing – masing sekolah akan membuat soal -soal yang mudah untuk murid – murid mereka. Ibarat guru ( sipembuat soal ) sebagai orang tua dan murid sebagai anak – anaknya. Apakah mungkin orang tua ingin mempersulit anak – anaknya? kemudian alasan yang kedua. jika otonomi tetap dilaksanakan, maka bisa jadi sekolah – sekolah yang ada didesa akan tambah menjadi semakin kurang maju ( istilah kasarnya katrok ) karena mereka ( sekolah – sekolah yang ada di pedesaan ) merasa tidak ada saingan lain seperti sekolah yang ada di kota yang mempunyai fasilitas yang lebih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah APAKAH HANYA KARENA SANG GURU TIDAK MEMBUAT SOAL- SOAL TES SUMATIF, GURU HANYA DISEBUT SEBAGAI TUKANG MENGAJAR SAJA? perlu diketahui bahwa guru juga membuat soal – soal formatif yang nantinya akan menjadi bekal siswa untuk bisa menghadapi soal – soal sumatif. Nah, menurut saya yang perlu diperhatikan bagi guru – guru adalah agar mereka bisa membuat soal – soal formatif yang berkualitas dan berdaya saing bagi siswa agar mereka bisa mengerjakan soal – soal sumatif. Agar guru bisa membuat soal – soal formatif yang berkualitas dan berdaya saing maka guru juga harus ber high kualitas baik kualitas moral, spiritual dan yang terpenting guru harus profesional.

  2. Saya setuju


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: