Oleh: trieelangsutajaya2008 | Agustus 4, 2008

MENEROPONG KUALITAS PENDIDIKAN

oleh: Trimo, S.Pd.,M.Pd.

Dosen IKIP PGRI Semarang

PENGANTAR

Seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak menuju arus globalisasi, problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia persekolahan kita makin rumit dan kompleks. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spiritual. Dengan kata lain, sekolah dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang “utuh” dan “paripurna”.

Namun, melahirkan generasi yang “utuh” dan “paripurna” semacam itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan “kemauan politik” para pengambil kebijakan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai “panglima” peradaban, sehingga negeri ini mampu menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat dalam percaturan dunia internasional pada era global. “Kemauan politik” tersebut harus diimbangi dengan semangat dan motivasi segenap komponen dan stakeholder pendidikan, sehingga tidak hanya sekadar menjadi slogan dan retorika belaka.

Era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 diakui telah melahirkan kebebasan dan keterbukaan di segenap aspek dan ranah kehidupan. Urusan pendidikan yang semula berada dalam genggaman tangan pemerintah pusat, kini mulai dikonsentrasikan ke daerah-daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dianggap lebih aspiratif dan akomodatif terhadap keberagaman dan tuntutan daerah. Namun, era reformasi tidak akan memberikan imbas positif terhadap mutu pendidikan apabila tidak diikuti dengan perubahan paradigma, sikap mental, dan kultur para pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan di tingkat praksis.

Diakui atau tidak, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara “utuh” dan “paripurna”, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi, dan spiritual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani, menjadi nihil. Mereka dianggap menjadi “robot-robot” zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistik, dan mau menang sendiri.

Permasalahan mendasar yang hendak ditelaah dalam makalah ini adalah bagaimana meneropong kualitas pendidikan dalam konteks paradigma pendidikan.

CONTENT

Hakikat Kualitas Pendidikan

Dalam konteks pendidikan pengertian kualitas mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotor), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasana, sumber daya lainnya, dan penciptaan suasana yang kondusif.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Umaedi, 1999:9).

Pengertian kualitas secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang – barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup Input, proses dan output pendidikan (Depdiknas Buku 1 MPMBS, 2001:25).

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena kebutuhan untuk keberlangsungan proses. Input pendidikan meliputi SDM dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses dan pencapaian target.

Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu yang diperoleh dari hasil proses disebut output. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan proses pendidikan adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar, dan proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dibandingkan dengan proses – proses yang lain.

Output pendidikan merupakan hasil kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya.

Soenarya (2000:99) menyatakan suatu pendidikan dikatakan ber kualitas apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) proses belajar-mengajar berjalan secara efektif, pesrta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya pendidikan dan lingkungan yang kondusif, 2) peserta didik menunjukkan tingkat kemampuan prestasi belajar, mengetahui sesuatu dan dapat melakukan sesuatu secara fungsional serta hasil pendidikannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya.

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas maka kualitas pendidikan dapat didefinisikan proses optimalisasi input, proses, dan outpiut secara holistik. Sementara mutu sekolah dapat didefinisikan proses perolehan prestasi yang optimal di bidang akademik dan non akademik.

Sekolah disebut ber kualitas, apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) Hasil tes kemampuan akademik yang berupa nilai ulangan umum, nilai ebta/ebtanas, dan UMPTN (2) Prestasi dibidang lain seperti olahraga, kesenian, ketrampilan, mengarang dan lain – lain (Depdiknas Buku 1 MPBMS, 2001:26).

Merujuk dari berbagai pendapat mengenai kualitas pendidikan, makalah ini mengkaji kualitas pendidikan dari optimalisasi kegiatan belajar-mengajar yang meliputi 6 (enam) komponen yakni: (1) kurikulum, (2) siswa, (3) guru, (4) pengelolaan oleh KS, (5) lingkungan sekolah, dan (6) sarana prasarana.

1. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, Kurikulum 2004 berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah dan madrasah (Depdiknas 2004:1).

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. Pada pendidikan kejuruan kompetensi yang berkait dengan tugas-tugas lulusan di tempat kerja, ditetapkan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan sejak Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, Kelas I sampai dengan Kelas XII yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik. Khusus pendidikan kejuruan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum adalah standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang bersangkutan.

2. Siswa

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisis sentral dalam proses belajar-mengajar (Sutomo, 1999:27). Di dalam proses belajar-mengajar siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dankemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

3. Guru

Dalam rangka mendukung terwujudnya suasana proses belajar mengajar yang berkualitas di Sekolah Dasar diperlukan adanya guru yang profesional. Karakteristik guru yang profesional adalah; sedikitnya ada lima karakteristik dan kemampuan profesional guru yang harus dikembangkan, yaitu: (1) menguasai kurikulum, (2) menguasai materi semua mata pelajaran, (3) terampil menggunakan multi metode pembelajaran, (4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya, dan (5) memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya.

Tiga karakteristik pertama dapat dikelompokkan sebagai penguasaan guru. Yang dimaksud dengan menguasai kurikulum dalam hal ini adalah memahami isi kurikulum, GBPP, maupun pedoman pelaksanaannya di sekolah Dasar. Penguasaan itu juga mencakup kemampuan guru menganalisis, dan menjabarkan kurikulum menjadi sebuah rancangan pengajaran atau persiapan mengajar yang siap digunakan di dalam kelas. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menganalisis dan menjabarkan kurikulum mata pelajarannya menjadi rancangan pengajaran dan persiapan mengajar yang siap untuk dipraktekkan dikelasnya. Oleh karena guru Sekolah Dasar pada umumnya adalah guru kelas maka dia berkewajiban untuk mengajarkan semua mata pelajaran kepada siswanya.

Guru yang profesional adalah guru yang mampu mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang telah dibuatnya menjadi sebuah pembelajaran yang aktif, kratif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) yang telah diuraikan tidak selalu menuntut adanya pengelompokan-pengelompokan siswa. Yang lebih ditekankan ialah bahwa siswa belajar secara aktif sehingga inisiatif harus datang dari siswa meskipun dengan diarahkan dan motivasi oleh guru. Oleh karena itu, guru Sekolah Dasar yang profesional harus mampu menggunakan macam-macam metode pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif.

Sedangkan karakteristik keempat dan kelima berkenaan dengan visi, sikap dan kepribadian guru. Guru bertugas bukan hanya sebagai pengajar dan pelatih, melainkan juga sebagai pendidik. Guru harus mendayagunakan waktu, tenaga, dan pikirannya bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh yang tidak profesional. Dokter atau insinyur sekalipun tidak bisa menggantikan kedudukan seorang guru. Kedudukan seorang guru yang profesional tidak mungkin dapat digantikan oleh siapapun. Oleh Karena itu, seorang guru yang profesional harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas kependidikannya. Guru tidak mungkin meminta tolong kepada non guru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir adalah bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kedisiplinan.

4. Pengelolaan oleh Kepala Sekolah

Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik di Sekolah Dasar jika didukung adanya manajemen, baik di tingkat kelas, sekolah, maupun tingkat gugus. Artinya proses pendidikan yang diupayakan di Sekolah Dasar harus dikelola dengan baik. proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan kata lain, manajemen itu merupakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien.

Kepala Sekolah, selaku “School Master” harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan segala sumber daya yang ada di lingkungan Sekolah yang dibinanya bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Namun demikian, Kepala Sekolah harus mampu membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah tidak saja harus menguasai keterampilan manajerial, tetapi juga keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar.

Selain itu kepala sekolah harus berani mengambil keputusan-keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang belum ada standar dan aturannya secara nasional dengan disesuaikan kondisi setempat. Hal tersebut merupakan aspek penting dari Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (School Based/Community Based Education atau School Based Management). Dengan manajemen berbasis sekolah kepala dasar harus memperhatikan azas keterbukaan dan akuntabilitas. Semua administrasi dan pengelolaan sekolah bersifat terbuka dan hasil-hasil yang dicapai sekolah secara terbuka juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Manajemen yang transparan dan bertanggungjawab ini dalam rangka mencapai mutu dan kemandirian sekolah. Konsekuensinya kepala sekolah harus mendapatkan pembinaan secara kontinu tentang bagaimana mengorganisasikan sekolah secara solid, bagaiman kiat-kiat memimpin sekolah dengan baik, dan bagaiman melakukan pengawasan secara benar baik pada manajemen kelas, manajemen sekolah, dan manajemen gugus sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

5. Lingkungan Sekolah

Belajar akan lebih bermakna apabila dalam proses belajar-mengajar dikaitkan langsung dengan keadaan lingkungan, sehingga siswa tidak asing dan dicabut dari lingkungannya, melainkan merupakan bagian dari lingkungannya. Lingkungan dapat digolongkan dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan fisik berupa: bangunan, jalan, sungai, lading, sawah, hutan, kebun, dan lain-lain. Lingkungan fisik tersebut dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar dengan cara mengkaitkan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), seperti pada mata pelajaran IPS kelas V sub pokok bahasan pelayanan transportasi dan komunikasi. Dalam hal ini anak bisa diajak untuk mengamati jalan yang ada di sekitarnya dan mengamati jenis kendaraan yang lewat. Anak diberikan berbagai pertanyaan mengapa jalan ini dibuat searah ke sana, bukan arah ke sini dan seterusnya dan bagaimana menurut pendapat anak, sebaiknya jalan tersebut. Dengan demikian anak tahu persis tentang lingkungan dan dapat berpikir kritis serta dapat membuat pola jalan menurut pendapat atau pikirannya.

Lingkungan sosial budaya adalah upaya agar dalam kegiatan belajar dapat memanfaatkan lingkungan seperti:

1) Mengukur keliling dan luas halaman sekolah, ladangm sawah, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, dan sebagainya.

2) Menyelidiki gerakan air dan pencemaran air di sungai, selokan, sawah.

3) Mengadakan percobaan untuk menyelidi kesuburan tanah dan lingkungan.

4) Mengundang nara sumber untuk menjelaskan adat istiadat dan tatacara upacara pengantin, upacara turun ke sawah.

5) Mengundang Lurah/Kepala Desa atau mengunjungi kelurahan untuk memperileh informasi tentang pemerintahan desa.

6) Mengunjungi atau mengundang dokter atau petugas puskesmas untuk memberikan penjelasan tentang masalah kesehatan, pencegahan penyakit menular, KB, dasn sebagainya.

6. Sarana dan Prasarana

Kegiatan belajar mengajar yang bermutu di suatu Sekolah Dasar membutuhkan ketersediaan buku dan sarana belajar yang lain. Oleh karena itu, (1) diperlukan adanya sistem penyediaan dan pengiriman buku serta sarana belajar yang lain, yang memungkinkan setiap Sekolah Dasar memperolehnya dalam kondisi yang baik dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan; (2) diperlukan pengelolaan semua buku dan sarana belajar yang tertib, seperti diinventaris dan dirawat, sehingga keberadaanya senantiasa dalam kondisi yang siap pakai; (3) pemanfaatan/pendayagunaan buku dan sarana belajar yang ada oleh guru dan siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar (4) pengembangan minat baca sehingga tercipta budaya baca yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu di Sekolah Dasar. Diperlukan adanya lingkungan/fisik sekolah yang menyenangkan bagi semua pihak, terutama bagi siswa dan guru yang secara langung terlibat didalam kegiatan belajar mengajar. Lingkungan fisik sekolah dalam hal ini mencakup gedung sekolah, halaman sekolah, pagar sekolah, kamar kecil, dan prasarana pendidikan lainnya. Semua aspek tersebut dikembangkan dan dipelihara sehingga tercipta Keamanan, Kesehatan, Keindahan, Kekeluargaan, Ketertiban, dan Kerindangan (6K).

Substansi peningkatan mutu fisik dan penampilan fisik Sekolah Dasar harus lebih difokuskan kepada upaya menciptakan sekolah sehat . sekolah sehat adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana serta lingkungan yang sehat. Ciri-ciri sekolah yang sehat adalah : (1) memiliki gedung sekolah yang bersih dan higenis; (2) memiliki ruang layanan kesehatan yang bersih dan higenis yang mampu memberikan layanan kesehatan; (3) memiliki jamban yang bersih; (4) memiliki air bersih; (5) memiliki kantin sekolah yang bersih dan higenis; (6) memiliki kebun sekolah dan apotek hidup; (7) memiliki dokter kecil yang berasal dari murid yang terlatih dalam bidang kesehatan, diharapkan suasana belajar siswa menjadi baik, dapat meningkatkan kemampuan hidup sehat siswa dalam lingkungan hidup sehat, sehingga siswa berpeluang besar untuk tumbuh dan berkembang secara harmonis, proporsional, dan optimal sehingga akhirnya menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan komite sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pemanfaatan keuangan harus disesuaikan anggaran yang diketahui komite. Dalam konteks ini, komite sekolah harus mengawasi penggunaan anggaran.

Selain 6 (enam) komponen di atas, mutu pendidikan juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut lantaran sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial dari masyarakat betapun kaya rayanya pemerintah dan atau yayasan penyelenggara. Oleh karena itu hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggara-an pendidikan.

Pertama, dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, sekolah dapat dengan mudah mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam meajukan program pendidikan, dalam bentuk : (1) orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah; (2) orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya; dan (3) orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

Kedua, dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat, khususnya orang tua, akan selalu mendapat informasi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh anaknya. Lebih lanjut dengan informasi tersebut orang tua dapat memberikan pendidikan lanjutan yang sesuai bagi anaknya di rumah. Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaanya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam:

  1. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
  2. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
  3. Memupuk pengertian orang tua dan masyrakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
  4. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
  5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah
  6. Mengikut sertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah (Depdiknas, 2004:15).

Indoktrinasi dan Agen Perubahan

Dengan nada sinis, Andrias Harefa (2000) mengemukakan bahwa sekolah telah dipisahkan dari soal-soal nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam “sekolah militer”, ajang indoktrinasi, dan “kaderisasi” manusia-manusia muda yang harus belajar untuk “patuh” sepenuhnya kepada “sang komandan”. Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemapanan status quo yang membelenggu dan menjajah jiwa anak-anak muda. Tak ada upaya yang dapat dianggap sebagai upaya “membangun jiwa bangsa”.

Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik (nyaris) tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru.

Hal itu diperparah dengan munculnya kebijakan pemerintah masa lalu yang cenderung sentralistis dan otoriter, sehingga memberangus dan mengebiri fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan nilai religi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, moral, kemanusiaan, dan semacamnya. Segala macam bentuk praktik pendidikan telah dipola dan diseragamkan dari pusat, sehingga sekolah tidak memiliki peluang untuk menumbuhkembangkan potensi genius-local.

Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya secara “utuh” dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ke tahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas.

Mengapa atmosfer pembelajaran dalam dunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan, sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang didambakan oleh masyarakat? Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan.

Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup.

Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan -meminjam istilah Zamroni (2000) sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori. Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik.

Karena makin rumit dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, dibutuhkan paradigma pendidikan masa depan yang dinilai lebih mampu menjawab tantangan zaman, yaitu paradigma pendidikan sistemik-organik yang menekankan bahwa segala objek, peristiwa, dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh.

Paradigma pendidikan sistemik-organik menekankan bahwa proses pendidikan formal, sistem persekolahan, harus memiliki ciri-ciri: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar (teaching); (2) pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel; (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter khusus dan mandiri; dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan (Zamroni, 2000).

Paradigma pendidikan sistemik-organik menuntut pendidikan bersifat double-tracks, yaitu pendidikan sebagai proses yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Dengan sistem semacam ini, dunia pendidikan kita diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah dengan cepat.

Dalam upaya mengimplementasikan paradigma pendidikan masa depan, peran guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan jelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah saatnya guru diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola proses pembelajaran secara kreatif, “liar”, dan mencerdaskan, sehingga pembelajaran berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan. Sudah bukan saatnya lagi guru dipajang dalam “rumah kaca” yang selalu diawasi gerak-geriknya, sehingga guru yang dianggap “tampil beda” dalam mengelola proses pembelajaran “kena semprit” dan dihambat kariernya.

Dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas (pasal 40 ayat 2) jelas dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini artinya, guru tidak lagi berperan sebagai “piranti negara” yang semata-mata mengabdi untuk kepentingan penguasa, tetapi sebagai “hamba kemanusiaan” yang mengabdikan diri untuk “memanusiakan” generasi bangsa secara “utuh” dan “paripurna” (cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual) sesuai dengan tuntutan zaman.

Merubah Paradigma Berpikir

Dari pengamatan penulis ada kelemahan yang mendasar dalam sosio-kultural masyarakat kita, yaitu paradigma “berpikir diagonalistik”, “berpikir sebab”, dan “bermental pembeli”. Paradigma berpikir tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa. Paradigma “berpikir diagonalistik” menimbulkan otoritarian pemikiran, yang menyebabkan seseorang cenderung memaksakan pendapat dan tidak mau menerima pemikiran orang lain yang berbeda dengan pemikirannya. Paradigma “berpikir diagonalistik” ini terlihat dalam sikap para elit politik maupun elit birokrasi, yang cenderung tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Dalam pengambilan keputusanpun mereka cenderung otoriter, tidak mau memperhatikan saran dan pendapat orang lain, apalagi bawahannya. Bahkan mereka yang “berpikir diagonalistik” mensikapi kritik dan saran sebagai “musuh” yang harus dihancurkan.

Paradigma “berpikir diagonalistik” bukan hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga sampai pada kalangan bawah. Masyarakat kita tidak atau belum bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ideologi, agama, suku, dan budaya sering menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Paradigma berpikir diagonalistik, bukan hanya menjadi sumber konflik di dalam negeri, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang menjadi tuntutan masyarakat global. Paradigma “berpikir diagonalistik” harus diganti dengan paradigma “berpikir alternatif”, yang mengakui dan menerima adanya perbedaan. Perbedaan pendapat tidak harus dipandang sebagai pertentangan antara benar dan salah, tetapi dilihat sebagai alternatif, antara benar-benar, salah-salah atau benar dan salah yang tidak saling bertentangan. Paradigma “berpikir alternatif” inilah yang dalam bahasa agama (Islam) dikatakan bahwa perbedaan pendapat itu rahmat. Dengan pola pikir alternatif ini konflik sosial maupun politik bisa dihindari, paling tidak bisa dikurangi.

Selain paradigma “berpikir diagonalistik”, yang sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat kita adalah sikap berburuk sangka (negatif thinking). Sikap berburuk sangka ini juga menghinggapi cara pandang sebagian besar masyarakat kita. Masyarakat kita lebih suka melihat kekurangan dan keburukan orang lain daripada melihat kelebihan dan kebaikannya. Sikap yang demikian tentu akan menimbulkan, paling tidak menjadi benih konflik dalam interkasi sosial.

Sikap berburuk sangka ini bukan hanya menjadi benih konflik sosial maupun konflik politik, tetapi juga menyebabkan kita tidak bisa maju. Dengan sikap berburuk sangka (negatif thinking), orang tidak mau belajar dari orang lain, karena merasa dirinyalah yang paling benar, paling baik, dan paling tahu. Sikap yang demikian ini menyebabkan orang menjadi sombong dan congkak. Kesombongan dan kecongkakan akan dapat mengganggu hubungan social dan penghambat kemajauan.

Sikap berburuk sangka ini juga menyebabkan orang tidak lagi berani mengambil tanggungg jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Orang cenderung mencari-cari kesalahan orang lain. Dampak dari sikap yang demikian ini adalah munculnya budaya “kambing hitam” yang berkembang di kalangan elit politik. Para elit politik kita cenderung mencari “kambing hitam” untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan. Budaya seperti inilah yang oleh Mochtar Lubis (2001) disebut dengan budaya hipokrit atau munafik..

Budaya yang suka mencari “kambing hitam”, dan sikap munafik ini dapat melahirkan fitnah, provokasi, atau adu domba yang menjadi sumber konflik diantara sesama warga bangsa. Berbagai konflik antar warga bangsa ini banyak disebabkan oleh fitnah adu domba dan provokasi. Tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih rendah sangat rentan terhadap fitnah, dan provokasi. Mereka gampang difitnah dan diprovokasi dengan berbagai isu yang terkadang tidak masuk akal.

Paradigma berpikir negatif ini juga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust), khususnya terhadap para elit politik. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik, menyebabkan elit politik kehilangan kewibawaan, sehingga tidak mampu mengelola berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Sikap berburuk sangka (negatif thinking) harus diganti dengan sikap berbaik sangka (positif thinking). Paradigma positif thinking ini sedang dibangun oleh salah seorang dai muda yang sekarang sedang menjadi idola masyarakat yaitu KH Abdullah Gymnastiar yang lebih dikenal dengan sebutan A.A. Gym. Bila dicermati dalam setiap ceramahnya, A.A Gym berusaha merubah paradigma berpikir masyarakat dari negatif thinking ke positif thinking. Dengan paradigma berpikir positif thinking (berbaik sangka) jelas akan menghindari munculnya konflik sosial maupun konflik politik diantara sesama warga bangsa. Dengan sikap berbaik sangka ini juga akan tumbuh rasa kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dan kepentingan orang lain.

Budaya lain yang juga sering menjadi penghambat kemajuan bangsa adalah “paradigma berpikir sebab”. Paradigma berpikir ini menyebabkan kita sulit untuk maju dan tidak mempunyai prestasi yang membanggakan. Paradigma berpikir sebab ini berkaitan dengan sikap berburuk sangka yang melahirkan budaya “kambing hitam”. Paradigma berpikir sebab ini ditandai dengan tidak adanya perencanaan ke depan, atau tidak dimilikinya visi.

Paradigma berpikir sebab ini bukan hanya terjadi di kalangan bawah, tetapi juga pada elit politik dan birokrasi. Hal ini bisa kita lihat dalam perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan kurang disertai analisis dampak kebijakan. Padahal setiap kebijakan tentu akan menimbulkan dampak negatif yang harus diantisipasi dengan kebijakan lain, agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisir. Berbagai peristiwa seperti banjir, tanah longsor yang terjadi sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya, sebagai akibat penebangan hutan di berbagai wilayah pegunungan atau di daerah hulu. Namun para pengambil kebijakan tidak pernah mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh penebangan hutan tersebut.

Pada masyarakat lapisan bawah paradigma berpikir sebab, dapat muncul dalam bentuk siakap yang pragmatis. Mereka bertindak dulu, baru berpikir kemudian, bukan berpikir dalu baru bertindak. Segalanya disikapi dengan pemikiran yang pragmatis, yang hanya mengejar dan memikirkan manfaat sesaat, tanpa berpikir akibatnya untuk jangka panjang. Paradigma berpikir yang demikian juga sangat potensial menimbulkan konflik kebangsaan di masa depan. Perilaku yang dilandasi dengan paradigma berpikir sebab, akan meninggalkan “bom waktu” yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya.

Paradigma ini harus dirubah ke paradigma berpikir akibat, artinya setiap perilaku dan tindakan atau kebijakan harus dipikirkan akibat yang akan ditimbulkan oleh perilaku, tindakan atau kebijakan tersebut. Dengan paradiga berpikir akibat, kita dibiasakan untuk berpikir ke depan (visioner), dengan membuat suatu perencanaan. Dalam paradigma berpikir akibat, kita dibiasakan untuk membuat perencanaan dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dengan berpikir akibat, kita dibiasakan untuk menganalisis berbagai tantangan yang akan dihadapi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Paradigma berpikir akibat inilah yang menyebabkan berbagai bangsa meraih kemajuan di berbagai bidang, karena mereka sudah mengantisipasi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam menghadapi tantangan masa depan.

Selain pardigma berpikir di atas, factor lain yang juga menjadi penghambat kemajauan bangsa adalah “mental pembeli”. Sebagian masyarakat kita lebih bermental pembeli, bukan “bermental penjual”. Akibatnya yang tumbuh adalah budaya dan pola hidup konsumtif, bukan budaya dan pola hidup produktif. Tidak dimilikinya mental penjual oleh sebagian masyarakat kita, menyebabkan mereka tidak bisa mengembangkan kewirausahaan. Bidang-bidang usaha di negeri ini lebih banyak dikuasai oleh bangsa lain (etnis Tiongha), sementara masyarakat kita hanya menjadi penonton dan pembeli yang tidak kreatif. Akibat dari “bermental pembeli” sebagian masyarakat kita hidup dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, pendidikan juga harus diarahkan untuk merubah paradigma berpikir dan mental para peserta didik kita. Pendidikan harus diarahkan untuk merubah paradigma berpikir peserta didik dari “sisi kiri” ke “sisi kanan” yaitu ke arah “berpikir alternatif”, “berpikir akibat”, dan “bermental penjual”. Melalui pendidikan paradigma “berpikir alternatif”, “berpikir akibat”, dan “bermental penjual” harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Bila paradigma berpikir dan mental masyarakat kita masih berada pada “sisi kiri” (berpkir diagonalitik, berpikir sebab, dan bermental pembeli) kiranya bangsa kita sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam era global nanti

PENUTUP

Simpulan

Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya meneropong kualitas pendidikan dalam konteks paradigma pendidikan bersumber pada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Dalam konteks demikian, guru harus benar-benar menjadi “agen perubahan” dan menjadi sosok profesional yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Guru – bersama stakeholder pendidikan yang lain – harus selalu menjadikan sekolah bagaikan “magnet” yang mampu mengundang daya pikat anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.


Saran

Mewujudkan perubahan berpikir dalam konteks meneropong paradigma pendidikan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, stakeholders (pihak-pihak) yang terkait perlu bekerjasama dalam rangka mencermati berbagai fenomena dalam dunia pendidikan. Dengan cara demikian, tidak akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang “murah-meriah” di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, dan kapitalistik.

Pustaka Acuan:

Andrias Harefa. 2000. Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup. Jakarta: Gramedia.

Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Buku 1). Jakarta : Depdiknas.

———–. 2001. Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Depdikbud.

………… 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.

Lubis, Mochtar. 2001. Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soenarya, Endang. 2000. Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Sistem. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.

Sutomo, Max Darsono, Nugroho. 1999. Profesi Kependidikan. Semarang: IKIP Semarang Press.

Umaedi. 1999. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta : Depdiknas.

Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Mas Depan. Yogyakarta: Bigraf.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: